Bisnis.com, JAKARTA – Cakupan imunisasi rutin, terutama untuk imunisasi dasar lengkap mengalami penurunan sejak 2020 hingga 2021. Khusus tahun 2021, imunisasi dasar lengkap sampai bulan Oktober baru mencapai 58,4 persen dari target yang seharusnya yaitu 79,1 persen di bulan Oktober.
Plt. Dirjen P2P Maxi Rein Rondonuwu berharap, diakhir tahun target yang ada sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), yakni 95 persen.
Cakupan imunisasi di beberapa provinsi mengalami kesenjangan. Beberapa provinsi di Indonesia seperti Banten, Sulawesi Selatan, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bali, Gorontalo, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Timur, dan Jambi berada di atas 60 persen dan ini “mestinya menjadi pembelajaran bagi provinsi lain” ujar Maxi.
Dampak dari cakupan imunisasi yang rendah dan tidak merata sudah pasti akan menimbulkan akumulasi populasi yang rentan, terutama rentan terhadap penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.
“Kita tahu mulai dari BCG, polio, difteri, hepatitis, tetanus, campak dan rubella, apalagi dua tahun terakhir cakupannya rendah dan tidak merata. Itu berpotensi menimbulkan kerawanan kejadian luar biasa (KLB) terhadap penyakit-penyakit yang saya sebutkan yang mestinya bisa di cegah dengan imunisasi,” ungkapnya.
Saat ini, sudah ada difteri yang berpotensi untuk terjadi KLB di beberapa daerah di Kalimantan Barat. Sementara untuk rubella, 40 kabupaten/kota dan 17 provinsi berpotensi untuk terjadi KLB.
Pemerintah akan mengatur jadwal pelaksanaan vaksin Covid dengan imunisasi rutin
Tahun depan, anak usia 6 tahun ke atas dijadwalkan akan mendapatkan vaksin Covid. Maxi mengatakan jadwal vaksinasi anak sekolah akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan imunisasi rutin. Namun, penjadwalannya akan diatur agar anak tidak mendapatkan dua vaksin bersamaan.
“Minimal ada jarak satu bulan untuk setiap jenis vaksin yang akan diberikan. Nanti diatur jadwalnya,” jelasnya.
